Waduh! Keuangan Daerah Bali Defisit Rp 1,9 Triliun pada 2023

WE Bali, Denpasar -

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengalami defisit anggaran mencapai Rp 1,9 triliun pada 2023.

Akibatnya, Pemprov harus melakukan rasionalisasi anggaran dengan menunda sejumlah pembayaran yang menjadi kewajiban pemerintah.

"Total belanja yang tidak dapat dibayarkan atau ditunda pembayarannya sampai akhir tahun 2023 sehingga harus dialokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 926,2 miliar," kata Mahendra Jaya saat sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (25/3/2024).

Pemprov Bali, lanjut Mahendra Jaya, telah melakukan langkah-langkah serius untuk mengatasi kekurangan pendanaan APBD tahun 2023 sebesar Rp 1,9 triliun.

"Pemprov Bali melakukan langkah-langkah serius agar proyeksi defisit dapat dirasionalisasi. Optimalisasi, rasionalisasi elanja daerah dilakukan dengan efisiensi kegiatan-kegiatan rutin yang urgent dan masih berjalan sampai akhir tahun.

"Menghentikan atau meniadakan kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan, yang belum berjalan," lanjut pria asal Buleleng tersebut.

Selain itu, Pemprov Bali juga menunda kewajiban kepada pihak lain yang bernilai signifikan untuk dibayarkan pada tahun 2024. 

"Seperti dana bagi hasil pajak triwulan IV kepada kabupaten/kota dan hibah kepada desa adat tahap III,” ujar Mahendra Jaya.

Mahendra Jaya menyebut, APBD Bali tahun 2023 mengalami tekanan yang sangat berat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan hati-hati dapat menimbulkan dampak sangat serius pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.