DPRD Bali Usul RAPBD 2024 Sebesar Rp 13,2 Triliun, Masih Defisit Ratusan Miliar!

Koordinator Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 Gede Kusuma Putra menyampaikan, angka tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja daerah.

"Terkait volume APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2024, dijelaskan bahwa pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 6,35 triliun lebih," ucap Kusuma saat rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (16/11/2023).

Politikus PDI Perjuangan itu merinci, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang sebesar Rp 4,07 triliun lebih.

Selanjutnya, pendapatan transfer senilai  Rp 2,27 triliun, dan pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar Rp 5,70 miliar lebih.

Sedangkan, belanja daerah pada 2024 dirancang sebesar Rp 6,91 triliun yang terdiri dari belanja operasional (Rp 4,45 triliun), belanja modal (Rp 766,53 miliar), belanja tidak terduga (Rp 62,77 miliar), dan belanja transfer (Rp 1,62 triliun lebih).

"Dengan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 6,35 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp 6,91 triliun, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 563,4 miliar lebih atau 8,87 persen dari total pendapatan atau 8,14 persen dari total belanja," jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Kusuma melanjutkan, defisit tersebut akan ditambah lagi dengan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp 248,9 miliar lebih.

"Akan memerlukan penerimaan pembiayaan bersih positif sebesar Rp 812,3 miliar lebih," timpal Sekretaris Komisi II DPRD Bali itu.

Kusuma merinci, penerimaan pembiayaan bersih positif tersebut berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp 641,1 miliar lebih dan pencairan dana cadangan sebesar Rp 171,1 miliar lebih.

"Harus disadari bahwa ada kelompok atau jenis pendapatan yang diterima dalam tahun tertentu, tetapi tidak akan diterima dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan," jelas Kusuma.

APBD Bali 2024, kata Kusuma, bakal banyak terserap untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp 1,9 triliun atau 28,7 persen dari total belanja daerah.

Kemudian untuk penguatan infrastruktur pelayanan pubik sebesar Rp 968,4 miliar atau 18,4 persen dari total belanjang daerah.

Berikutnya sektor kesehatan (Rp 728 miliar atau 12,4 persen dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara atau ASN).

"Anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1,97 triliun lebih atau 28,4 persen dari total belanja daerah di luar belanja tunjangan guru," tandas Kusuma.