Disnaker Bali soal 10 PMI Ilegal yang Dicekal ke Luar Negeri: Harus Lihat Regulasi

WE Bali, Denpasar -

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM (Kadisnaker dan ESDM) Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan komentari pemberitaan terkait 10 Pekerja Migran Ilegal (PMI) ilegal yang dicekal ke luar negeri.

"Saya belum ini ya karena fokus ke lain coba saya cek yang lain dulu," ungkap Setiawan di Denpasar, Jumat (5/8/2023).

Setiawan menerangkan, pencekalan terhadap PMI ilegal yang akan bekerja ke luar negeri perlu pengkajian lebih dalam karena telag diatur dalam regulasi.

"Kalau dia unproseural pasti kita harus lihat regulasi ini kita pasti akan koordinasi dengan BP3MI karena keluarnya WNI kita ada tahapannya," urai Setiawan lagi.

"Kalau unprosedural perorangan ini yang perlu kita cek dulu di tim kita dengan BP3MI maupun di Kementerian Ketenagakerjaan."

Setiawan tak menampik memang banyak masyarakat Bali yang berminat mengadu nasib ke luar negeri.

Oleh karenanya, Disnaker Bali bekerja dengan stakeholder terkait akan mendata jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri.

Kebanyakan PMI memilih bekerja ke luar negeri karena mendapatkan gaji yang lebih besar ketimbang di dalam negeri dalam hal ini Provinsi Bali.

"Masyarakat harus diberikan edukasi tak hanya dari Provinsi tapi dari Disnaker Kabupaten atau Kota termasuk agensi, dan BP3MI bahwa ada tahapan yang harus dilalui.

"Supaya ada jaminan kalau perorangan tidak ada jaminan kontrak dan sebagaianya begitu ada masalah ini yang agak susah dihadapi karena dia nonprosedural, ini yang kita edukasi ke masyarakat luas."

Lebih jauh, Disnaker Bali masih kesulitan mendeteksi keberadaan PMI ilegal yang akan bekerja ke luar negeri khususnya yang bersifat perorangan.

"Perorangan ini agak susah dideteksi kita di daerah bisa jadi mereka holiday atau ada family temannya yang paling mudah difilter saat berangkat ke luar," jelas Setiawan.