Dewan Bali Soroti Spot Gudang Logistik KPU yang Belum Dipasang CCTV

WE Bali, Denpasar -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyoroti adanya titik-titik di gudang logistik kotak suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang belum difasilitasi kamera pengawas atau CCTV.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali I Made Supartha meminta jangan ada manipulasi terhadap suara rakyat dalam pemilu mendatang.

"Di PPK, perjalanan dari TPS ke PPK ini kita kawal betul. Jangan sampai ada manipulasi pemindahan logistik. Pemindahan logistik jangan sampai dimanipulasi," kata Supartha, Rabu (7/2/2024).

"Kemudian ketika juga logistik ini sudah berada di PPK, itu kan beberapa hari. Dipastikan bahwa 1x24 jam itu harus utuh. Kotak suara ini tidak boleh cacat. Tidak boleh terganggu."

Oleh sebab itu, Supartha meminta KPU untuk memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Para petugas ini bergantian untuk menjaga logistik Pemilu selama 1x24 jam.

"Yang kedua, paling tidak minimal ada CCTV di semua titik-titik logistik ini yang ada nanti di PPK," jelas Supartha.

DPRD, lanjut Supartha menilai, belum ada jaminan konkret dari KPU terkait keamanan logistik Pemilu 2024 mendatang.

"Tidak ada CCTV, masih belum maksimal. Nah ini kan jaminan itu baru kata-kata, baru normatif. Tapi tolok ukurnya aktualisasi fakta di lapangan secara ril dan terukur," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Terpisah, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memastikan, pihaknya bakal bersikap profesional. Ia menegaskan, KPU akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemindahan logistik

"Begitu ada(kecurangan), silakan laporkan. Saya akan tindaklanjutin langsung. Nggak ada lagi besok, lagi 2 hari, saat itu kami berhentikan dengan tidak hormat.

"Karena kewenangan untuk itu ada di KPU. Untuk Ad-hoc itu ada di KPU, nggak harus ke DKPP lagi," tegas mantan Ketua KPU Buleleng tersebut