BMPS Bali Berharap Pemerintah Provinsi Memperhatikan Nasib Sekolah Swasta

WE Bali, Bali -

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, berharap provinsi untuk memperhatikan nasib sekolah swasta yang dianaktirikan dan lebih mementingkan pembangunan sekolah negeri. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Jumat (18/2/2023) kemarin.

Dirinya menyebut bahwa sikap pilih kasih Pemerintah Provinsi Bali yang mengutamakan pembangunan sekolah negeri telah membuat beberapa sekolah swasta tutup.

Baca Juga: Jadi Pilot Project Pembayaran Digital, Wali Kota Jaya Negara Luncurkan Gen Dental di SMPN 2 Denpasar

“Pembangunan sekolah negeri baru telah membuat kondisi kami semakin terjepit. Pada 2022 hingga 2023 ini, anggota kami sudah berkurang, atau gulung tikar, sebanyak 27 sekolah, yang tadinya sebanyak 101, sekarang tinggal 74 sekolah,” ungkap Ambara Putra, dikutip pada Sabtu (18/2/2023).

Lebih lanjut, Ambara Putra mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang memberikan batasan jumlah siswa dalam satu kelas untuk sekolah swasta, sementara sekolah negeri tidak mendapatkan batasan tersebut.

“Kami juga mengeluhkan adanya pembatasan jumlah siswa sekolah swasta di Bali ini. Untuk SMP, kami dibatasi hanya 32 siswa, dan untuk SMA/SMK, dibatasi hanya 36 siswa. Ketika kami mendapatkan pembatasan, sekolah negeri tidak mendapatkan pembatasan serupa,” tambahnya.

Baca Juga: Disdikpora Denpasar: Cuaca Ekstrem Sebabkan Pembangunan SMPN 15 Denpasar Molor dari Target

Melalui kunjungan kerja Komisi X DPR RI, yang membidangi pendidikan, kondisi sekolah swasta di Provinsi Bali dapat berjalan sama tinggi dengan sekolah negeri, sehingga pendidikan yang berlangsung mampu berjalan dengan baik.