Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menanggapi pernyataan Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan presiden boleh berkampanye dan memihak pada Pemilihan Umum.
Ketua PP KMHDI I Wayan Darmawan meminta Presiden Jokowi untuk tetap komitmen menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Darmawan menyebut, pernyataan Jokowi tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dengan tensi politik yang sedang memanas.
"Pernyataan Presiden sangat mengagetkan dan memunculkan kegaduhan baru di tengah-tengah tensi politik yang kian memanas menuju 14 Februari 2024," ungkap Darmawan.
Darmawan mengatakan pernyataan Jokowi tersebut inkonsisten dengan pernyataan-peryataan sebelumnya yang mengatakan bahwa pemerintah baik daerah maupun pusat harus netral dalam Pemilu 2024.
"Sebelumnya Presiden selalu mengatakan akan netral dan tidak memihak, namun hari ini kita mendengar pernyataan yang mengagetkan publik dan berpotensi disalah artikan oleh menteri pembantunya hingga kepala daerah," terang Darmawan.
KMHDI, lanjut Darmawan, pun meminta presiden untuk menertibkan para menteri-menteri yang sibuk kampanye dan melupakan tugasnya.
"Terlalu sibuk kampanye akan membuat para menteri kurang fokus terhadap tugasnya sebagai pembantu presiden dan pelayan rakyat sehingga dapat menghambat realisasi dari Nawa Cita Presiden Jokowi di sisa akhir masa jabatanya," tutup Darmawan.
Penulis/Editor: Nuranda Indrajaya
Advertisement