Segudang PR Besar Menanti PDIP Kalau Ingin 'Merahkan' Bali Lagi pada Pemilu 2024

WE Bali, Denpasar -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus memutar otak lebih jika ingin mengulangi kemenangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu.

PDIP meraup 1.257.590 suara dari total 2.313.366 suara sah atau  54,36 persen dari seluruh suara sah di daerah pemilihan (dapil) Bali.

Jumlah tersebut menempatkan PDIP sebagai partai penguasa di Pulau Dewata.

Namun demikian, pekerjaan rumah berat harus menunggu partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut. Bagaimana tidak, PDIP tengah diterpa beragam isu kurang enak.

Pertama, mereka dianggap sebagai partai yang otoriter. Beberapa segmen masyarakat di Bali menganggap PDIP kurang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat dan dialog yang terbuka.

Hal ini dapat mengakibatkan alienasi pemilih yang menginginkan lingkungan politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Kedua, PDIP dianggap kurang memiliki visi dan misi terkait koneksi dengan Keberlanjutan Pariwisata.

Akademisi Universitas Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai, Bali merupakan destinasi wisata utama di Indonesia.

Berbekal fakta tersebut, banyak pelancong atau bahkan pelaku wisata, peduli dengan keberlanjutan lingkungan dan budaya Pulau Dewata

"Beberapa pihak merasa bahwa PDIP belum cukup memahami atau berkomitmen pada isu-isu ini. Ini bisa menjadi kelemahan besar karena Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata," tutur Efatha.

Dosen FISIP Unud jurusan Ilmu Politik ini melanjutkan, PDIP juga perlu mengembangkan kader yang berkualitas jika ingin memerahkan lagi Bali.

"Kualitas kader lokal yang bisa diandalkan menjadi kendala bagi PDIP di Bali. Pemilih mencari pemimpin yang kompeten dan berpengalaman di tingkat lokal, dan PDIP perlu meningkatkan kemampuan kader-kadernya untuk memenuhi harapan ini," tambah Efatha.

Lebih jauh, Efatha menilai PDIP harus melek terhadap dinamika politik lokal Bali. Menurutnya, pemilih Bali merasa partai nasional seperti PDIP terlalu terpusat dan kurang memerhatikan kebutuhan dan dinamika lokal.

"Ini dapat menciptakan ketidaksesuaian antara agenda nasional partai dan kebutuhan Bali yang unik," tandas founder Malleum Iustitiae Institute tersebut.