Kemenkumham Dorong UMKM Miliki Badan Usaha Berbadan Hukum

WE Bali, Badung -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memiliki badan usaha berbadan hukum.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Muzhar mengatakan, pemerintah saat ini mendorong pelaku UMKM untuk mendaftarkan badan usahanya untuk memiliki badan hukum agar mendapatkan perlindungan secara hukum.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan pre-event AALCO ke-60 dengan tajuk Youth Forum yang mengusung tema "The Inclusive and Sustainable Business Regulation in Indonesia", Kamis (12/10/2023) di Sheraton Kuta, Bali.

Muzhar menambahkan, Kemenkumham tengah menyiapkan regulasi untuk mengakomodir badan usaha berbadan hukum dalam bentuk social enterprise yang menurutnya banyak diminati.

Selain itu, regulasi ini nantinya juga mengatur tentang insentif yang dapat diberikan pemerintah untuk pengembangan usaha.

"Dalam tiga bulan ini, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun sebuah regulasi terkait badan hukum dalam bentuk sosial enterprise. Karena banyak kita lihat bahwa investor itu lebih berminat berinvestasi pada sosial enterprise," ungkap Cahyo.

"Sosial enterprise menjadi menarik bagi investor karena sosial enterprise tidak hanya mengejar profit namun juga tujuan-tujuan yang sifatnya sosial."

Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyampaikan, kontribusi UMKM sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.

Sekitar 60 persen PDB Indonesia serta 97 persen lapangan kerja disumbangkan oleh sektor UMKM.

Untuk itu Jerry mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan UMKM dengan lebih mencintai produk lokal.

"Kementerian Perdagangan memiliki program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Jadi BBI ini jangan hanya dijadikan slogan saja, namun untuk dipraktekkan.

"Seperti contoh sederhananya dengan menggunakan produk-produk buatan lokal." ucap Jerry.