Dana Banpol Cair Rp 16 M Lebih, Partai Diminta Fokus Pendidikan Politik Demi Satu Hal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali meminta partai politik (parpol) memanfaatkan dana bantuan politik (banpol) dengan bijak.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata menjelaskan, total keseluruhan dana banpol mencapai Rp 16.467.855.000,00.

Jumlah tersebut dihitung dari jumlah suara sah dikali nilai satu suara Rp 7.500,00.

Ngurah Wiryanata sendiri meminta parpol lebih bijak menggunakan dana banpol.

Secara khusus, ia berpesan agar dana banpol dipergunakan untuk pendidikan politik.

Sebab menurutnya pendidikan politik bisa mendongkrak indeks demokrasi di Provinsi Bali yang terus merosot sejak 2018.

Ngurah Wiryanata menyebut, Bali menduduki peringkat ke-21 indek demokrasi pada 2021 lalj.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun zebelumnya.

Bahkan pada 2018, Bali sempat menduduki peringkat kedua indeks demokrasi di Indonesia.

"Berkali-kali lipat turunnya, tahun 2018 peringkat kedua, 2019 jadi peringkat 4, tahun 2020 peringkat 8 dan menurun sampai 2021 Bali peringkat 21," terang Ngurah Wiryanata.

Ia menambahkan, untuk menaikkan angka indeks demokrasi perlu kerjasama dari berbagai stakeholder termasuk partai politik, yang di mana salah satunya dengan pendidikan politik.

"Kata kuncinya ternyata pendidikan politik saya mohon format ke depannya dalam pelaporannya lebih pendidikan politik.

"Bisa dengan workshop atau ketemu kader dengan frasa pendidikan politik untuk mendongkrak indeka demokrasi ke depannya," tambah Ngurah Wiryanata.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi penerima dana banpol terbesar dengan Rp 9,8 miliar.

Disusul Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Rp 2,3 miliar. Kemudian Demokrat (Rp 1,3 miliar) dan Gerindra (Rp 1,2 miliar).

Setelah itu ada Partai NasDem dengan menerima dana bantuan sebesar Rp 950 juta, Hanura (Rp 439,5 juta) dan PSI (Rp 330 juta).