Menu
News
Government
Gaya Hidup
Sosok
Wisata
Video
Indeks
About Us
Social Media

Waduh! Mantan Bupati Gianyar Dilaporkan ke Polisi, Diduga Lakukan Pungli-Rekayasa Perekrutan Nakes

Waduh! Mantan Bupati Gianyar Dilaporkan ke Polisi, Diduga Lakukan Pungli-Rekayasa Perekrutan Nakes Kredit Foto: Nuranda Indrajaya
WE Bali, Gianyar -

Mantan bupati Gianyar I Made Mahayastra dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) dengan nomor registrasi terima laporan STPL/1357/XII/2023/SPKT/POLDA BALI.

Ketua DPC Garda Tipikor Gianyar Pande Mangku Nyoman Rata melaporkan Mahayastra pada Senin (4/12/2023).

"Saya sebagai masyarakat yang tergabung dalam LSM Garda Tipikor sebagai kontrol sosial masyarakat juga sudah sewajibnya memberikan informasi kepada penegak hukum yang sifatnya adalah asas praduga tak bersalah," tutur Mangku Rata di kediamannya, Selasa (5/12/2023).

"Dan mendorong kepada penegak hukum kalau ada informasi agar menyelidiki, dan selanjutnya kalau misyalnya informasi memang benar ada, ditemukan penyalahgunaan keuangan negara dan sebagainya tentunya agar ditindaklanjuti dengan serius."

Mangku Rata menjelaskan, setidaknya ada delapan poin yang diadukan ke Polda Bali Pertama, proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Gianyar yang diduga menyalahi aturan.

Kedua, adanya dugaan pungutan liar terhadap tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pejabat eselon 2 dan 3A.

Ketiga, lanjut MangkuĀ  adanya, pihaknya menemukan temuan atas dugaan pengambilan komisi proyek sebesar 10 sampai 20 persen yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Gianyar.

Berikutnya ada dugaan pemotongan upah pungut di BPKAD Kabupaten Gianyar serta dugaan Jaspel di Rumah Sakit Sanjiwani, Gianyar.

Kelima, ujar Mangku Rata, Mahayastra diduga melakukan permintaan sumbangan wajib dari pejabat eselon 2 terhadap salah satu partai politik dan untuk urusan pribadi senilai Rp 400 hingga Rp500 juta.

Keenam, politikus PDI Perjuangan itu diduga melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Tower Bersama saat Mahayastra menjabat sebagai wakil bupati, dimana tanah yang diperjanjikan merupakan tanah milik Pemprov Bali.

Poin berikutnya, Mahayastra diduga adanya rekayasa dalam prose perekrutan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter di Gianyar.

Kedelapan, Mahayastra diduga masih bisa mengendalikan birokrasi di Kabupaten Gianyar meski sudah tak menjabat lagi sebagai bupati.

Lebih jauh, Mangku Rata menjelaskan, laporan yang dilayangkannya tersebut tak ada kaitannya dengan muatan politik.

"Perlu saya sampaikan juga untuk agar tak salah paham, karena ini adalah tahun politik. Ini tak ada berbau politiknya. Jangan ada mis persepsi karena ini tahun poltik. Tidak ada kepentingan politik, kami tidak ada urusan politik, konsen kepada pencegahan dan pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Penulis/Editor: Nuranda Indrajaya

Advertisement

Bagikan Artikel: