Menu
News
Government
Gaya Hidup
Sosok
Wisata
Video
Indeks
About Us
Social Media

Imigrasi Bali Ringkus WN China gegara Jualan HP, Kok Bisa?

Imigrasi Bali Ringkus WN China gegara Jualan HP, Kok Bisa? Kredit Foto: Nuranda Indrajaya
WE Bali, Denpasar -

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal China Chen Yutong (50) karena penyalahgunaan izin tinggal.

Chen Yutong diketahui melakukan aktivitas jual beli handphone (HP) secara ilegal selama di Bali.

"Dia masuk dan berada di Indonesia dengan izin kunjungan.  Namun kenyataannya, dia melakukan aktivitas perdagangan, direct trading," kata Kepala Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Senin (11/9/2023). 

Chen Yutong, lanjut Anggiat menjual handphone secara ilegal dengan cara door to door alias mendatangi langsung konter HP di beberapa area di Bali.

"Sudah ada pembeli,  sudah ada korbannya.  Dan pengaduan ini juga kita terima dari masyarakat yang membeli barang itu (HP)," tambah Anggiat.

Dari hasil investigasi, Kemenkumham Bali melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menyebut Chen Yutong menjual 10 unit handphone yang dibawanya langsung dari China.

Saat menawarkan kepada korban, lanjut Anggiat, Chen mengiming-imingi bahwa barang dagangannya memiliki kualitas yang sama dengan barang orisinil.

Uniknya, saat menawarkan barang, Chen tidak menggunakan bahasa Indonesia maupun Inggris dan hanya mengandalkan aplikasi translate (alih bahasa).

"Satu handphone dia dijual harganya Rp 5 juta," ungkap Anggiat lagi.

"Dia belum membuka konter, belum membuka toko. Baru membawa barang saja ke masing-masing konter. Artinya bahwa dia juga melihat potensi market ke depannya," timpal Anggiat.

Chen Yutong sendiri diketahui masuk ke Indonesia pada 8 April 2023 lalu melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Anggiat menyebut Chen tidak pernah memperpanjang izin tinggalnya di Bali melainkan di Jakarta langsung.

Atas perbuatannya tersebut, Chen dianggap melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan terancam hukuman lima tahun penjara dengan denda maksimal Rp 500 juta.

"Tapi semua itu berdasarkan keputusan,  pengadilan," timpal Anggiat.

Penulis/Editor: Nuranda Indrajaya

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel:

Berita Terpopuler

Berita Terkini

Lihat semuanya