
Tim Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi I DPR RI bertemu dengan segenap pejabat di lingkungan Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (3/2/2023). Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan mengenai kasus kebocoran data dan keamanan yang dimiliki lembaga di wilayah Bali dalam mencegah kebocoran data.
Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI, Utut Adianto, Bali perlu mengelola data pribadi masyarakat Bali yang mereka miliki agar jangan sampai bocor dan diketahui orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Tekan Angka Golput, Pemkot Denpasar Bersama KPU dan Bawaslu Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik
“Maksud tujuan kami (ke Bali) adalah, (karena) kami telah melahirkan UU Perlindungan Data Pribadi, (dan) pertanyaan besar yang kami hadapi adalah bagaimana cara mem-protect-nya (melindunginya). Terlebih, Bali merupakan provinsi dengan indeks masyarakat digital tertinggi di Indonesia,” ujar Utut Adianto dalam diskusi tersebut pada Jumat (3/2/2023).
Sebagai pengguna teknologi, Utut mengingatkan masyarakat agar menjaga dengan baik data pribadi yang mereka miliki di internet.
“Hampir semua (orang) mengalami (kebocoran data). Badan Siber dan Sandi Negara saja bisa bocor, apalagi data pribadi kita sendiri. Saya berharap, merespon ini, diperlukan adanya sistem yang bisa mencegah orang membocorkan data mereka, agar tidak dibodoh-bodohi,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara diskusi tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, dan sejumlah undangan dari tingkat provinsi.
Penulis: Putu Prima Cahyadi
Editor: Lestari Ningsih
Tag Terkait:
Advertisement